PSISku sayang…malang bener nasibmu….

Sungguh malang masibmu, begitu mungkin kata2 yang terdengar ketika Rapat paripurna DPRD Kota Semarang memutuskan utk tetap tdk memberikan dana tambahan yang akan dipergunakan oleh PSIS mengarungi kompetisi Liga Indonesia. Apa sih alasannya?

Yang pertama sdh jelas ada peraturan pemerintah yang menyebutkan untuk tdk diperkenankan memberikan bantuan kepada suatu lembaga secara terus menerus alias kontinyu.

Yang kedua, anggota dewan tentunya juga ogah kalau suatu saat nanti, mereka dituntut secara hukum bahkan sampai masuk bui hanya gara2 menyetujui dana tambahan bagi klub sepakbola kesayangan masyarakat Kota Semarang ini.

Yang ketiga, ngapain duit belasan bahkan puluhan milyar diserahkan ke sebuah klub sepakbola yang tidak kunjung berprestasi bagus (minimal juara Liga Indonesia dua kali berturut-turut mungkin akan jadi pertimbangan).

Yang keempat, masih banyak yang lebih butuh dana dibandingken PSIS, misalnya rakyat semarang yang tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri secara layak. Fasum dan Fasos yang kurang memadai bagi sebuah kota dan lain-lain.

Yang kelima dan seterusnya tentunya sangat bervariasi tergantung dari sisi mana kita melihatnya.

Trend mengandalkan dana dari APBD sepertinya sangat besar di hampir semua klub yang mengikuti Liga Indonesia. Da akibatnya sebuah klub akan sangat tergantung dari APBD masing2 Daerah.

Akibatnya, sekian persen dari APBD terserap ke pembiayaan klub sepakbola dan sering menjadikan terabaikannya kepentingan yang lebih luas, trend lain adalah menepatkan kepala daerah sebagai Ketua Umum sebuah klub di daerahnya, Pasalnya adalah untuk memperoleh dukungan dana dan fasilitas untuk klub, dan apa yang di dapat sang kepala daerah? Mungkin juga popularitas dan dukungan publik.

Trend ini bukan hal yg sehat menurut saya, karena akan menimbulkan banyak ekses yang pada muaranya menjadikan klub-klub di Indonesia tidak sportif dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri secara profesional. Yang lebih gawat lagi, mungkin juga akan berimbas pada kerdilnya prestasi klub yang hanya berkembang dari itu ke itu saja, tanpa torehan prestasi yang membumbung tinggi.

Kalau pemiannya sih sdh jelas menyatakan diri sebagai pemain profesional yang kerja kepada kepada sebuah klub dengan bayaran yang sesuai kesepakatan.

Lha manajemen klub tersebut apakah juga bisa disebut manajemen profesional kalau ternyata untuk mendukung hidup klub hanya mengandalkan dana APBD? Begitu dana APBD tdk dikucurkan mereka ramai-ramai memberikan pernyataan akan membubarkan klub dan tidak mengikuti kompetisi, siapa yang rugi? Tidak Ada. Tidak ada yang dirugikan secara materi namun mungkin kebanggaan dan gengsi daerah yang akan tercoreng gara2 klub sepakbolanya mati. Apa artinya kebanggaan dan gengsi kalau ternyata rakyatnya yang mati?

Biakah klub hidup tanpa dukungan dana APBD? Seharusnya bisa sih…. Kalau memang klub tersebut dikelola dengan sangat profesional. Duit yang didapat dengan mengumpulkan sen demi sen tentunya akan lebih berhati-hati dalam pemanfaatannya dibandingkan klo mak bedundug dapet anggaran sak abreg.

Bisa saja Pemerintah Daerah ikut nyumbang…namanya nyumbang tentunya bukan terus sak kabehane ditanggung. Mungkin Tahun Pertama dan Kedua ditanggung kabeh, Tahun-tahun berikutnya berkurang sekian persen dan seterusnya sambil memberi kesempatan para investor utk ikut menanam saham kepada klub sepakbola ini. Bukankah cara ini lebih elegan dan profesional. klub sepakbola tidak sekedar sebagai alat promosi, alat propaganda politik, alat tebar pesona bagi pemimpin daerah yang kebetulan menjadi Ketua Umum Klub Sepakbola daerahnya.

Semoga sepakbola di daerah bisa menjadi lebih mandiri, lebih profesional dan menjadi tulang punggung timnas yang berprestasi dunia.